Hukum Membakar Bendera HTI Yang Viral dan Membuat Kegaduhan

Dua hari ini publik digegerkan oleh peristiwa pembakaran bendera bertuliskan lafadz tauhid oleh sejumlah anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) pada acara peringatan Hari Santri Nasional di lapangan Alun- Alun Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin (22/10/2018).

Peristiwa pembakaran bendera itu terekam dalam bentuk video berdurasi 2 menit 5 detik dan viral di media sosial. Berbagai komentar dan pernyataan pro kontra pun menghiasi berbagai media sosial.

Lalu, bagaimana hukumnya?

Pertama, apakah benar itu bendera Hisbut Tahrir Indonesia (HTI)?

Menurut laman cnnindonesia.com, Selasa (23/10/2018), kasus pembakaran bendera ini tengah ditangani oleh Polres Garut. Tiga orang yang diduga melakukan pembakaran telah diamankan Polisi dan telah dimintai keterangan sebagai saksi. Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Polisi Agung Budi Maryoto menegaskan bendera yang dibakar oleh sejumlah anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) di Limbangan, Garut adalah bendera Hisbut Tahrir Indoensia (HTI), organisasi masyarakat yang telah dibubarkan oleh Pemerintah. Kesimpulan itu, kata Kapolda, diambil berdasarkan pemeriksaan Polisi terhadap tiga orang saksi yang telah diamankan.

Dari kesimpulan Kepolisian, bendera yang dibakar adalah bendera HTI. Sementara HTI telah dibubarkan oleh Pemerintah dan badan hukumnya telah dicabut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI. Artinya HTI tidak bisa melaporkan dan menuntut mengenai pembakaran benderanya itu.

Kalau kesimpulan Polisi bahwa yang dibakar itu adalah bendera HTI maka secara hukum tidak bisa dikatakan bahwa bendera yang dibakar itu adalah bendera tauhid meskipun berlafadzkan kalimat tauhid. Sehingga secara hukum Polisi tidak bisa memproses pelaku pembakaran atas tuduhan pembakaran bendera tauhid atau kalimat tauhid. Namun Polisi juga harus segera memberikan kepastian hukum terhadap tiga orang yang diduga sebagai pelaku pembakaran tersebut apakah bisa dijerat pidana atau tidak sehingga publik tidak menanti- nanti.

Lalu, kemana Polisi berpijak hukumnya dalam menangani pembakaran bendera yang disimpulkan bendera HTI tersebut? Sementara viralnya peristiwa pembakaran bendera HTI tersebut telah membuat kegaduhan di masyarakat.

Justru pernyataan Kepolisian baik Wakapolri maupun Kapolda Jawa Barat di beberapa media akan mengusut pelaku pengunggah video pembakaran bendera HTI tersebut dan mengusut pelaku yang menyebarkannya karena telah berakibat terjadi kegaduhan di masyarakat.

Kalau begitu berarti Polisi mau menerapkan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana dikatakan bahwa :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA),

diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berbunyi :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.”

 

Hati- hati kepada sahabat semua dalam mengunggah dan menyebarkan konten- konten yang mengandung muatan provokasi atau ujaran kebencian.

Toni, S.H., M.H.